TINJAUAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN E-KTPBERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2001
Studi Putusan No. 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST
DOI:
https://doi.org/10.65244/jlp.v2i1.645Keywords:
Tinjauan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan E-KTPAbstract
Tindak pidana korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang menimbulkan kerugian keuangan negara serta merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan E-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera dan mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
Downloads
References
Anantya Aliyya Arkanbariq, S.H., M.H. & Rizki Maulana Ahzar, S.H., M.H., “Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Kajian Dasar”, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo, 2025.
Cleopatra Nataly Kakomba, Deizen Devens Rompas, dan Nurhikmah Nachrawy, “Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang pada Pengadaan E-KTP sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST),” Lex Privatum, Vol. 15, No. 4, 2025.
Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si. Dr. Dwi Seno Wijanarko, S.H., M.H. Tindak Pidana Korupsi. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup. Malang, 2024.
Dr. Rahman Amin, SH., M.H. Pidana Dan Pemidanaan Menurut Hukum Nasional, Cv Budi Utama, Yogyakarta, 2024, Hal, 218.
Kakomba, C. N, Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Pada Pengadaan E-Ktp Sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. JKT. PST). LEX PRIVATUM, 15 (4). 2025.
Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975,
Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975,
Lawrence M. Friedman, TheLegal System: A Social Science Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M, Tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum Indonesia dan pidana Islam. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 8(01), 2020.
Ningsih, L. D., & Anwar, Analisis Kasus Korupsi Proyek e-KTP dalam Putusan 130/Pid. Sus/TPK/2017/PN. Jkt. Pst terhadap Setya Novanto. JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner, 4(01), 2049-2061, (2025).
Peter Mahmud Marjuki (Peter Mahmud 1) (2005), Peneletian Hukum, Edisi Reivisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta Hal, 47, dikutip dalam Widiarty, W. S., Buku ajar metode penelitian hukum. (2024).
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 130/Pid.Sus/TPK/2017/PN.JKT.PST.
Sembiring, Y. D. E, Pertanggungjawaban Dan Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaa n Yang Mengakibatkan Kematian, 2024.
Suhartono, D. A. F., & Puspitosari, H, Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Binturong. Kabillah, 9(2), 455-464. (2024).
Wahyu Beny Mukti Setiyawan, Chairul Bariah, Ais Surasa, Celine Endang Patricia Sitanggang, Herlina Manullang, Avisena Aulia Anita, Ade Kosasih, Tri Agus Gunawan, Teten Tendiyanto, Suci Utami, Maulana Junaedi, July Esther. Hukum Pidana Korupsi. PT SADA KURNIA PUSTAKA. Banten, 2023.
Yurizal, D. R., & MH, S, Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jai Frandy S Gurukinayan, Janeman J. Lanawaang , Yolanda M. Salainti (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the Jurnal Legislasi dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan right of first publication with the work simultaneously This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or edit it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.
